Tuesday, May 10, 2005

Tanggapan Atas Undangan Pimpinan Kepada Tim Perumus

From: wilfridus@stieperbanas.ac.id
Date: 05/06/05 15:20:31
To: staff-stieperbanas@stieperbanas.ac.id
Subject: [staff-stieperbanas] Tanggapan Atas Undangan Pimpinan Kepada Tim Perumus
Jakarta, 6 Mei 2005

Yth. Bapak Bambang Trihartanto, Ph.D.
Ketua STIE Perbanas
Jakarta

Hal: Tanggapan atas Undangan Untuk Membicarakan
Nota Keberatan Pegawai.

Sehubungan dengan Undangan Bapak No. 031/Und/K/V/2005 yang disampaikan kepada 8 (delapan) orang Tim Perumus Nota Keberatan Pegawai untuk membicarakan Nota Keberatan Pegawai pada tanggal 30 Mei 2005, dengan kami sampaikan tanggapan sebagai berikut.
Pertama, perlu Bapak ketahui bahwa Tim Perumus hanya bertugas merumuskan hasil pertemuan pegawai pada tanggal 25 April 2005 mengenai inventarisasi masalah dan harapan serta tuntutan dari para karyawan yang tergabung maupun tidak tergabung dalam Sekar, karyawan edukatif maupun non-edukatif. Tim Perumus tidak bisa bertindak atas namanya sendiri. Oleh karena itu, Tim Perumus menolak untuk memenuhi Undangan Bapak tersebut. Perlu dicatat juga, Tim Perumus terdiri dari 9 orang, termasuk Ibu Wiwiek Prihandini, yang tidak disebut namanya dalam Undangan Bapak.
Kedua, sebagaimana tertera dalam Nota Keberatan Pegawai, sebagian harapan dan tuntutan dari karyawan sudah harus ditanggapi dan diambil tindakan oleh Pimpinan dalam waktu dekat ini, yaitu sebelum penggajian bulan Mei 2005.
Ketiga, berhubung Bapak telah merencanakan pertemuan dengan pegawai STIE Perbanas pada tanggal 9 Mei 2005 (surat Undangan no. 029/Und-K/V/2005), maka Tim Perumus mengusulkan sebaiknya Nota Keberatan Pegawai dibicarakan oleh Pimpinan dengan seluruh pegawai dan Tim Perumus di dalam pertemuan tersebut. Kiranya, Bapak dapat memasukkan pembahasan Nota Keberatan Pegawai sebagai agenda utama dari Pertemuan Pegawai pada tanggal 9 Mei 2005 tersebut.

Demikian tanggapan yang ingin disampaikan; terima kasih.


Hormat Kami,
Atas nama Tim Perumus:


Sunarto (Sekretaris Sekar)
Wilfridus B. Elu

Tembusan:
Yth. Puket I, II, III, dan IV.
Yth. Segenap Karyawan STIE Perbanas, Jakarta.
Yth. Sekar.
Yth. Tim Perumus.
Yth. Senat STIE Perbanas, Jakarta.
Mailing list: staff-stieperbanas@stieperbanas.ac.id

NOTA KEBERATAN (PROTES) KARYAWAN TERHADAP KEBIJAKAN PIMPINAN STIE PERBANAS, JAKARTA

From: sunarto@stieperbanas.ac.id
Date: 05/04/05 15:41:18
To: staff-stieperbanas@stieperbanas.ac.id
Subject: [staff-stieperbanas] Tembusan nota

NOTA KEBERATAN (PROTES) KARYAWAN
TERHADAP KEBIJAKAN PIMPINAN STIE PERBANAS, JAKARTA


DISAMPAIKAN UNTUK DIPERHATIKAN DENGAN SEMESTINYA
KEPADA YTH. BAPAK BAMBANG TRIHARTANTO, Ph.D.
KETUA STIE PERBANAS JAKARTA
Jl. Perbanas, Karet Kuningan, Jakarta Selatan (12940)

I. PENDAHULUAN: GOOD CORPORATE COVERNANCE
Nota Keberatan (protes) dari karyawan terhadap kebijakan Pimpinan STIE Perbanas, Jakarta (STIEP) ini merupakan alternatif upaya kolektif dari karyawan untuk mendorong Pimpinan agar mematuhi prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dalam pengelolaan STIEP sebagai suatu institusi pendidikan bisnis.
Nota Keberatan disampaikan kepada Pimpinan karena analisis yang dilakukan oleh kalangan karyawan menunjukkan bahwa beberapa kebijakan mendasar yang ditetapkan oleh Pimpinan tidak taat azas terhadap prinsip-prinsip GCG: akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, keadilan (fairness), dan integritas. Bahkan, kebijakan-kebijakan bermasalah yang akan dikemukakan di bawah ini, bertentangan dengan slogan kepemimpinan STIEP saat ini sendiri: Profesionalisme, keterbukaan, dan kebersamaan.
Kebijakan-kebijkakan yang mencederai GCG itu semakin menumpuk dan mulai menggerogoti moral kerja dan harapan karyawan, baik tenaga non-edukatif maupun tenaga edukatif, akan kemajuan STIEP di masa kini dan masa depan. Nota ini adalah salah bentuk concern dari karyawan terhadap eksistensi STIEP dalam jangka panjang.
Jika tidak segera dihentikan, kebijakan-kebijakan mendasar tersebut akan mendistorsi berbagai upaya pengembangan STIEP dalam mengusahakan manfaat-manfaat yang memadai bagi berbagai unsur kelompok pemangku kepentingan (stakeholders): Mahasiswa, Yayasan Pendidikan Perbanas (YPP), karyawan, dunia usaha, pemerintah, masyarakat sekitar dan masyarakat luas pada umumnya.
Nota Keberatan ini disampaikan sebagai alternatif pendekatan untuk mengingatkan Pimpinan STIEP sebagai pemegang amanah dalam pengelolaan STIEP, karena berbagai dialog dengan memanfaatkan mekanisme formal kelembagaan di STIEP selama ini tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan oleh karyawan.
Karyawan masih memiliki memori kolektif yang sangat jelas tentang kealpaan dan pengingkaran Pimpinan STIEP untuk memenuhi janji mencabut Kebijakan Kenaikan Gaji yang di dalamnya dimasukkan komponen tunjangan jabatan (struktural). Ingatan kolektif ini begitu kuat, karena putusan itu ditempuh setelah didiskusikan dan didialogkan melalui berbagai forum, 6-7 kali pertemuan dan berakhir dengan pertemuan dengan Pimpinan di Unit 5 lantai 4 pada bulan Suci Ramadhan tahun lalu, di antaranya: dialog antara senat dosen wakil dosen, pertemuan pegawai, pertemuan Pimpinan dengan dosen tetap, pertemuan antara senat dosen dan Pimpinan, dan Pertemuan antara Pimpinan dan perwakilan karyawan. Solusi yang kemudian ditempuh oleh Pimpinan, yakni melakukan pembayaran kompensasi kenaikan tunjangan jabatan struktural bagi sejumlah mantan pejabat struktural tidak menyelesaikan masalah, justru tidak memiliki landasan hukum yang kuat, mengandung ketidak-adilan antar-generasi, bersifat ahistoris, serta kurang mencerminkan prinsip kehati-hatian (prudence) dalam pengelolaan keuangan STIEP.

II. INVENTARISASI MASALAH
Analisis yang sistematis dan komperhensif yang dilakukan oleh karyawan menghasilkan tiga kelompok permasalahan yang penting dan mendesak (urgent) untuk segera ditanggapi secara bijaksana oleh Pimpinan STIEP.

2.1 Penataan Organisasi:
1. Statuta STIEP yang baru tidak segera difinalisasi dan diberlakukan sebagai pijakan pengelolaan STIEP.
Pengambangan pemberlakukan Statuta oleh Pimpinan STIEP, yaitu ketidak-jelasan sikap apakah menganut Statuta Lama atau menerapkan Statuta Baru, telah menimbulkan berbagai kegamangan, di antaranya: adanya ketidak-pastian hukum teringgi dalam pengelolaan STIEP oleh Pimpinan STIEP dengan segala konsekensi buruk jika dikaitkan dengan penerapan GCG. STIEP tidak memiliki panduan yang jelas tentang rumusan visi dan misi kelembagaan; perangkapan jabatan Ketua STIEP dan Ketua Senat yang melemahkan pengendalian; ketiadaan panduan bagi penilaian kinerja Pimpinan dan penetapan kontra-prestasi yang adil dan pantas bagi kelompok Pimpinan; tidak adanya perasaan berkewajiban dari Pimpinan untuk menyelenggarakan sistem laporan keuangan yang menyeluruh atas STIEP sebagai suatu unit kegiatan di bawah YPP; kesan meruaknya agency problems ketika Pimpinan berinteraksi dengan YPP di satu sisi dan dengan unsur karyawan serta mahasiswa di lain sisi.

2. Ketidak-jelasan Struktur Organisasi.
Pimpinan telah mengabaikan pemberlakuan suatu struktur organisasi formal dari STIEP. Hal ini menyebabkan ketidak-jelasan hirarki dan koordinasi yang sangat diperlukan untuk menciptakan kerjasama yang efisien, adil, dan jelas pertanggung-jawabannya di antara berbagai unit kerja dalam STIEP. Lebih dari itu, ketidak-jelasan struktur organisasi telah menimbulkan persoalan ketidak-adilan dalam berbagai kebijakan pembinaan pegawai dan peningkatan gaji dan/atau tunjangan struktural belakangan ini. Secara keseluruhan, STIEP kehilangan kekuatan koordinasi sebagai badan (entitas) yang utuh dan sehat, yang sangat diperlukan dalam menanggapi dinamika lingkungan.

3. Tidak dilaksanakannya penyempurnaan Peraturan Kepegawaian.
Pimpinan STIEP dinilai tidak mempedulikan pentingnya ketersediaan suatu Peraturan Kepegawaian yang lebih mutakhir sebagai landasan hukum formal dalam pengelolaan SDM di STIEP. Hal ini merupakan salah satu sumber dari permasalahan-permasalahan kepegawaian, mulai dari rekrutmen dan seleksi, hingga pengembangan, promosi dan pengisian jabatan struktural yang semakin tertutup dan tidak tidak demokratis, pembinaan dan pedisiplinan pegawai, penggajian, dan pengakhiran hubungan kerja.


2.2 Pembinaan Pegawai
Tiga kebijakan Pimpinan yang berkaitan dengan pembinaan pegawai telah menimbulkan permasalahan yang mendasar jika ditinjau dari sisi manajemen SDM maupun dari aspek yuridis formal. Ketiga kebijakan itu adalah:
SK No. 5730/2005 tentang Sanksi Kepegawaian atas nama Abdul Rochim.
Surat Peringatan No. 004/2005 atas nama Darsono dan Taufik.
Peraturan flextime bagi karyawan edukatif yang tidak jelas mekanisme pengendaliannya.

2.3 Sistem Penggajian
Karyawan menaruh keprihatinan yang mendalam dan menyesalkan kebijakan Pimpinan yang cenderung bertentangan dengan azas GCG dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan STIEP belakangan ini.
a. SK 5546/2004 tentang Kenaikan Gaji Pegawai STIE Perbanas. SK ini bermasalah karena memasukkan tunjangan jabatan struktural dalam perhitungan kenaikan gaji, sehingga dinilai bertentangan dengan kelaziman dalam sistem penggajian dan prinsip-prinsip GCG. Pimpinan telah menjanjikan untuk mencabut SK ini, tetapi hingga kini tidak ada realisasinya.
b. SK No. 5622/2005 tentang tunjangan pengemudi, bensin, dan transpor bagi Pimpinan STIEP.
c. SK No. 6737/2005 tentang tunjangan jabatan struktural.
d. SK No. 5738/2005 tentang tunjangan profesi.
e. Pimpinan nampaknya tidak concern terhadap program Peninjauan Struktur Penggajian. Permasalahan-permasalahan dalam kebijakan penggajian belakangan ini sesungguhnya bersumber pada ketidak-tersediaan Sistem dan Struktur Penggajian yang komperhensif. Pertanyaannya, mengapa kajian dari beberapa Tim untuk hal ini tidak segera difinalisasi terlebih dahulu untuk memberikan payung hukum bagi kebijakan Pimpinan sebelum menaikan gaji dan berbagai tunjangan belakangan ini?
f. Tidak adanya komitmen dari Pimpinan untuk menyempurnakan sistem penilaian karyawan. Persoalan seperti kontroversi mengenai DPK pada periode lalu tidak cukup memberikan dorongan bagi Pimpinan untuk segera menempuh langkah-langkah penyempurnaan.

III. HARAPAN DAN TUNTUTAN
Berdasarkan niat baik untuk memberikan kritikan-konstruktif bagi Pimpinan dan harapan akan terwujudnya pengelolaan STIEP yang taat azas terhadap GCG serta kelangsungan hidup STIEP dalam jangka panjang, kami karyawan STIEP mengajukan tuntutan-tuntutan sebagai berikut.

1. Agar Pimpinan STIEP segera mencabut Surat-Keputusan:
a. SK 5546/2004.
b. SK No. 5622/2005.
c. SK No. 5730/2005.
d. SK No. 5738/2005.
e. SK No. 6737/2005.
f. Surat Peringatan (SP) No. 004/2005.

karena CACAT HUKUM DAN BERTENTANGAN DENGAN ETIKA DAN MORALITAS SERTA PRINSIP-PRINSIP GCG .

Segenap karyawan yang mengajukan Nota Keberatan (Protes) ini menuntut agar SK-SK dengan nomor 5546/2004, 5622/2005, 5738/2005, 6737/2005 dicabut dan tidak diterapkan lagi oleh Pimpinan STIEP dalam penggajian di STIEP sejak penggajian pada bulan Mei 2005.
Sedangkan SK No. 5730 dan SP No. 004/2005 hendaknya dicabut dan dilakukan perbaikan paling lambat 25 Mei 2005.


2. Agar Pimpinan STIEP segera menyempurnakan:
a. Sistem Penggajian dan Dana Pensiun Perbanas.
b. Sistem Penilaian Pegawai termasuk DPK.
c. Sistem Flextime bagi karyawan edukatif.
d. Statuta dan Struktur Organisasi STIEP.

Segenap karyawan yang mengajukan Nota Keberatan (Protes) ini menuntut agar penyempurnaan tersebut dapat diselesaikan oleh Pimpinan STIEP dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Nota Keberatan (protes) ini dikeluarkan.

IV. PENUTUP
Demikian Nota Keberatan serta harapan dan tuntutan dari karyawan STIEP yang menaruh concern, dedikasi, dan komitmen pada eksistensi dan kemajuan STIEP dalam jangka panjang. Segenap karyawan yang mengajukannya berharap, Pimpinan dapat mengambil tindakan yang memadai untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.
Apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu yang ditentukan di atas dan Pimpinan tidak mengambil tindakan yang memadai, segenap karyawan yang mengajukan Nota Keberatan (Protes) ini akan mengambil alternatif tindakan lanjutan dengan melibatkan stakeholders yang dipandang mampu memecahkan kebuntuan komunikasi dan kelambanan atau keengganan bertindak dari Pimpinan guna menyelamatkan STIEP dari praktek-praktek pengelolaan lembaga yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Jakarta, 4 Mei 2005

Atas nama segenap Karyawan yang mengajukan (Keputusan Rapat Karyawan pada tanggal 25 April 2004),
Tim Perumus:
Sunarto (Sekretaris Sekar)
Hidayat Sofyan
Andi Fariana
Wiwiek Prihandini
Hidayat Yahya
Niko Silitonga
Mangapul Munthe
Bambang Kusumo
Wilfridus B. Elu

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Bapak Agus Martowardoyo, Ketua Yayasan Pendidikan Perbanas.
Yth. Bapak Tri Joko, Ketua Pelaksana Harian YPP.
Yth. Anggota Senat STIE Perbanas.
Yth. Puket I, II, III, dan IV.
Segenap pegawai STIE Perbanas, Jakarta.
Yth. IKABANAS.
Ormawa dan UKM di lingkungan STIEP.
Mailing list (staff-stieperbanas@stieperbanas.ac.id)

Monday, May 02, 2005

Fwd: Demokrasi

From: gunawan@stieperbanas.ac.id
Date: 05/03/05 11:44:21
To: staff-stieperbanas@stieperbanas.ac.id
Subject: [Fwd: [staff-stieperbanas] demokrasi]

Memang betul.....pemilihan pejabat teras seharusnya di dasari oleh
kapabilitasnya sebagai seorang yang mampu memimpin melalui jalur seleksi,
dan bukan hanya didasari oleh:

1.di suka atau tidaknya personal itu oleh pimpinan.
2.penurut atau pembangkang.

Bila perlu (dan sangat perlu), tiap 3-5 tahun pejabat yg terpilih di
seleksi ulang.

Dengan demikian akan timbul hasrat berkompetisi secara demokratis,
sehingga setiap personal akan mencoba menunjukan prestasi kerjanya secara
maksimal.

wassalam.....!
selamat berkompetisi

Demokrasi

From: denny@stieperbanas.ac.id
Date: 05/03/05 11:13:26
To: staff-stieperbanas@stieperbanas.ac.id
Subject: [staff-stieperbanas] demokrasi

Peralihan zaman dari orba ke masa Presiden saat ini, sudah tampak hasilnya
yaitu terciptanya demokrasi walaupun prosentasenya masih perlu
ditingkatkan.

Kekosongan jabatan Wakasubag di Peruta dan dilanjuti dengan proses
pengisian jabatan tersebut tidak mencerminkan suasana demokrasi, tidak
adanya pengumuman, tidak adanya proses diklat,test, dll.

Suasana yang serba tertutup, tidak memberi kesempatan untuk seluruh
pegawai untuk berkompetitif, jelas pegawai merasa dirugikan kehilangan
haknya untuk berkompetitif, disisi lain banyak pegawai yang punya potensi.

Kalau sampai terulang lagi kasus terdahulu, hasil dari pemilihan yang
serba tertutup, jelas yang salah adalah sistemnya (dalam hal ini siapa
yang bertanggung jawab).

Untuk terciptanya hasil yang maxsimal dan suasana kerja yang nyaman,
hendaknya proses rekruitmen jabatan berpedoman pada suasana demokrasi dan
tetap memperhatikan kaidah-kaidah tertentu.

Wassalam,
Selamat bekerja....!

Sunday, May 01, 2005

Gaji Dosen UGM

Senin, 02 Mei 2005
Gaji Dosen UGM
Oleh : Revrisond Baswir

Keributan mengenai masalah gaji dan insentif yang terjadi di Universitas Gadjah Mada (UGM) akhir minggu lalu, sangat menarik untuk dicermati. Ini tidak semata-mata karena peristiwa sejenis baru untuk pertama kali ini terjadi. Tetapi di tengah-tengah situasi bangsa yang sedang babak belur dilanda krisis dan bencana, bagaimana mungkin sebuah universitas sebesar UGM justru 'ribut' mengenai urusan gaji?

Sebagaimana diberitakan harian ini, Sabtu, 30 April 2005 lalu, pangkal masalahnya terletak pada kekecewaan sejumlah dosen dan karyawan terhadap keputusan pihak rektorat dalam menaikkan gaji dan insentif para pejabat struktural, dosen, dan para karyawan di UGM. Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Rektor 301/P/KP/2005 tertanggal 28 Maret 2005, terhitung mulai bulan April 2005, gaji dan insentif para pejabat struktural, dosen, dan karyawan di UGM, mengalami kenaikan dengan tingkat dan jumlah bervariasi.

Insentif bagi para pejabat struktural di UGM, naik sebesar rata-rata 400 persen. Sebagai misal, insentif rektor dan pembantu rektor naik menjadi Rp 20 juta - Rp 25 juta per bulan. Sedangkan insentif dekan dan pembantu dekan, naik menjadi Rp 12 juta - Rp 15 juta per bulan. Sementara itu, kenaikan gaji dan insentif para dosen dan karyawan biasa, selain tingkat kenaikannya jauh lebih kecil, jumlahnya juga bervariasi sesuai dengan statusnya dan golongan kepangkatan masing-masing. Insentif guru besar emeritus (dosen dengan usia di atas 65 tahun), naik menjadi Rp 900 ribu per bulan. Sedangkan insentif untuk dosen dengan status asisten ahli (dosen muda), hanya naik menjadi Rp 270 ribu per bulan.

Mencermati angka-angka itu, rasanya tidak terlalu sulit untuk memahami sumber masalah yang memicu kekecewaan sebagian dosen dan karyawan UGM, yang berencana hendak menggelar aksi keprihatinan tersebut. Tingkat dan jumlah kenaikan insentif para pejabat struktural di UGM tergolong sangat besar. Sebaliknya, tingkat dan jumlah kenaikan insentif para dosen dan karyawan biasa, sangat jauh berada di bawahnya.

Keputusan yang mengusik rasa keadilan itu, setidak-tidaknya di mata sebagian dosen dan karyawan UGM, tentu tidak hanya tampak sebagai keputusan yang sewenang-wenang. Berangkat dari budaya egaliter yang selama ini hidup dalam lingkungan perguruan tinggi, keputusan tersebut tentu tampak sebagai keputusan yang tergolong agak melecehkan.
Sebaliknya, di mata pihak rektorat, yang mengaku telah mempersiapkan pembuatan keputusan itu dalam waktu cukup lama, persoalannya tidak dapat disederhanakan hanya pada soal tingkat dan jumlah kenaikan gaji dan insentif. Sebagaimana dikemukakan Wakil Rektor Senior Bidang Administrasi Prof Marwan Asri, perbedaan tersebut harus dilihat pula dari sudut perbedaan beban kerja.

Sebagaimana dikatakannya, ''Dengan kenaikan itu nantinya mereka (para pejabat struktural -- pen.), tidak boleh lagi menerima tunjangan apa pun dari luar selain dari UGM. Waktu mereka juga tersita 100 persen untuk bekerja di UGM. Ini yang harus kita pegang.'' Artinya, sebagaimana dijelaskan Sekretaris Eksekutif Rektor R Agus Sartono, ''[Kenaikan insentif dosen biasa] memang berbeda dari pejabat struktural. Tetapi jika dikumpulkan penghasilan mereka (para dosen biasa -- pen.), setiap bulan bisa 70 bahkan 80 persen dari penghasilan yang diperoleh pejabat struktural, karena mereka masih bisa nyambi di luar.''

Sepintas lalu, argumen pihak rektorat memang tampak cukup meyakinkan. Artinya, soal perbedaan gaji dan insentif di UGM, hendaknya dilihat secara seimbang. Dosen biasa, selain memiliki beban kerja lebih kecil, juga diyakini memiliki peluang untuk memperoleh penghasilan tambahan dari pekerjaan mereka di luar UGM. Persoalannya, sejauh manakah logika keseimbangan beban kerja dan insentif itu benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan? Artinya, sebagai sebuah lembaga akademik, lebih-lebih menyangkut soal kenaikkan gaji dan insentif, pembuatan keputusan di UGM tentu tidak dapat dibenarkan bila hanya didasarkan atas dugaan dan prasangka.

Jelasnya, menyusul keputusan tentang kenaikan gaji dan insentif tersebut, sejauh manakah para pejabat struktural di UGM benar-benar tidak lagi memperoleh tunjangan dari luar UGM? Bagaimana halnya dengan tunjangan yang berasal dari berbagai institusi lainnya di UGM? Tidakkah para pejabat struktural, karena jabatan mereka, justru memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh tambahan penghasilan dari berbagai institusi internal UGM?
Sebaliknya, apakah ada jaminan bahwa semua dosen biasa benar-benar memperoleh tambahan penghasilan, sebesar rata-rata 70 atau 80 persen dari tunjangan para pejabat struktural, dari luar UGM? Bagaimana halnya dengan para karyawan biasa yang bukan dosen? Bahkan, jika dilihat dari sudut mahasiswa, apa implikasi kenaikan insentif para pejabat struktural yang sangat tinggi tersebut terhadap biaya perkuliahan di UGM?

Sebagai seseorang yang juga mengajar di UGM, saya tidak percaya bahwa pembuatan keputusan mengenai kenaikan gaji dan insentif itu benar-benar telah didasarkan atas gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi penghasilan para dosen dan karyawan UGM. Sebaliknya, di balik pembuatan keputusan yang mengusik rasa keadilan tersebut, saya justru melihat semakin kuatnya pengaruh cara berpikir ekonomi pasar kapitalis di UGM.

Pertama, secara umum, melalui pembuatan keputusan itu, jelas sekali kelihatan betapa perguruan tinggi negeri secara sistematik didorong untuk mengambil alih tanggung jawab negara dalam membiayai pendidikan. Pelan tapi pasti, hal tersebut pasti bermuara pada semakin komersialnya orientasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
Kedua, secara khusus, keputusan mengenai kenaikan gaji dan insentif itu secara jelas bias terhadap fakultas-fakultas 'basah' seperti fakultas teknik, kedokteran, dan ekonomi, yang bidang studi dan para dosennya laku di pasar. Sebaliknya, keputusan tersebut gagal berempati terhadap fakultas-fakultas 'kering' seperti fakultas matematika dan ilmu pasti alam (MIPA), filsafat, dan sastra, yang bidang studi dan para dosennya kurang diminati pasar.

Mencermati kenyataan itu, selain secara tegas menolak keputusan yang berat sebelah tersebut, perkenankan saya mengajak semua pihak di UGM untuk kembali duduk bersama mengoreksi keputusan itu. Sebagai sebuah universitas yang memiliki Pusat Studi Filsafat Pancasila dan Pusat Studi Ekonomi Pancasila, bukankah UGM seharusnya berada di barisan paling depan dalam memerangi pelaksanaan agenda dan cara berpikir ekonomi pasar kapitalis di negeri ini?
Artinya, daripada berusaha menyelamatkan diri masing-masing, atau terjerumus ke dalam keributan yang memalukan, saya kira jauh lebih bermartabat bila semua pihak di UGM berusaha merapatkan barisan memerangi pelaksanaan agenda dan cara berpikir ekonomi pasar kapitalis di sini. Wallahu a'lam bissawab.

Thursday, April 28, 2005

Kisah Nabi Sulaiman

From: denny@stieperbanas.ac.id
Date: 04/29/05 10:55:46
To: staff-stieperbanas@stieperbanas.ac.id
Subject: [staff-stieperbanas] Kisah Nabi Sulaiman

Takala Nabi Sulaiman mengambil keputusan untuk membelah seorang bayi sengketa menjadi dua,dari situ tampak betapa kejamnya sang Nabi untuk membelah bayi menjadi dua.Tetapi setelah keputusan itu diambil, terlihat dengan jelas betapa bijaksananya sang Nabi untuk mencari kebanaran dan keadilan.

Saat ini sudah terlihat dengan jelas kinerja dan semangat kerja pegawai sudah sangat menurun drastis, akibat booming ...! kenaikan ....,dan hal ini sudah dilihat dengan jelas oleh Petinggi negara ini, akan tetapi tetap dibiarkan saja.

Petinggi negara dikagumi rakyatnya bukan karena bertangan besi,pintar dll, akan tetapi bijaksana dalam menengahi permasalahan seperti halnya Nabi Sulaiman.

Seperti halnya kata pepatah "orang sakit selalu ada obatnya", dan jangan dibiarkan berlarut-larut yang dapat mengakibat kredit macet disektor properti rumah masa depan type 2 x 1
Yeah...!, beginilah nasib bawahan yang bisanya cuma ngedumel, dan menggerutu...!

Wednesday, April 27, 2005

Kisah Dialog Di Kerajaan Mesir Kuno

From: sofyan@stieperbanas.ac.id
Date: 04/28/05 09:25:42
To: staff-stieperbanas@stieperbanas.ac.id
Subject: [staff-stieperbanas] Kisah Dialog Di Kerajaan Mesir Kuno

Kisah Raja-raja Mesir kuno Secuplik dialog dinegeri Mesir Kuno, antara rakyat jelata:
“Mereka gak ngenal kasian lagi kayaknya sama rakyat, apa rakyat mau dimain-mainin terus mentang2 kita orang lemah cuma bawahan. Yang ada cuma dijanji-janjiin terus. Lantas hasilnya gak ada.

Biarlah Mereka lagi menikmati indahnya dan empuknya kursi kekuasaan. Kita barangkali cuma dianggap kecoak2 yang bakal ngeganggu, indahnyamimpi2, happy2 sang Paduka Penguasa Lembaga. Barangkali (kecoak2 hanya mengganggu keasyyiiikkan sang Raja, Maha patih,Permaisuri). OOH Indahnya kekuasaaan.

Biarlah hanya Allah yang mampu merubah hatinya, atau disadarkan Nya darialam mimpi/ mabuk Kekuasaan Sedot, lahab, sikaat, guanyaang habisiin.!" Barangkali beginilah teriakSyaithon2 pembisik di hati sanubari setiap penguasa di muka bumi yangtengah mabuk kekuasaan. Sekian dulu mudah2an kita tidak termasuk di dalamnya”Celoteh Si Dul penduduk negeri Mesir Kuno.

Sebelumnya Mamat berkata kepada si Dul:”assalamualaikum...
dialog lagi?....capek!! ini orang tidak boleh dikasih kesempatan untuk dialog lagi, kita sudah pengalaman dalam tim kemaren...waktu dan energi kita habis untuk dialog sementara hasilnya tidak dikerjakan....dan waktu terus berjalan sampai kita semua capek dan lupa..... (memang ini yang diinginkan mereka)
Saya percaya sama bapak ibu yang bekerja merumuskan hasil pertemuan kemaren, saya yakin dengan niat tulus dan ikhlas untuk menegakkan kebenaran isnya Allah....DIA akan memberikan jalan yang terbaik. terus berjuang!.

Wassalam

Re : Sebuah Ironi


From: denny@stieperbanas.ac.id
Date: 04/21/05 11:17:29
To: staff-stieperbanas@stieperbanas.ac.id
Subject: Re: [staff-stieperbanas] sebuah ironi

------------------------------kesimpulan-----------------------------------
1) Ternyata masih ada Partai yang mempunyai moral tinggi, tetap memperhatikan pendapatan rakyatnya (bawahannya).
2) Ironisnya hal tersebut diatas (kenaikan tunjangan) terjadi di STIE
Perbanas, tidak memperhatikan pendapatan stafnya (bawahannya), mengabaikan moral, menikmati kenaikan tunjangan tanpa memperhatikan pendapatan rakyatnya (staf/bawahannya).
3) Menikmati penghasilan tanpa memperhatikan pendapatan rakyatnya (bawahannya) apakah sudah termasuk kategori penghasilan halal ?

Silahkan Bapak/Ibu/Sdr. menyimak,dan mengomentari

Wassalam.

Sebuah Ironi

From: Meidiawati
Date: 04/21/05 09:01:40
To: staff-stieperbanas@stieperbanas.ac.id
Subject: [staff-stieperbanas] sebuah ironi

Tadi malam (9 Maret 2005) di Metro TV ada acara "Dialog Malam" yang menampilkan 2 anggota DPR, 1 dari PKS, satu lagi pak Djoko Eddy Abdurrahman, dengan pemandu, Sandrina Malakiano.Mereka memperbincangkan rencana kenaikan gaji anggotaDPR, dari Rp 25 juta, menjadi Rp 40 juta.

Menurut Djoko Eddy, gaji Rp 25 juta tidak cukup,karena dia harus menggaji staf ahli sebesar Rp 7,5juta, sehingga tinggal Rp 17 juta per bulan, belum lagi harus jalan2. Bahkan untuk internet saja perlu Rp3 juta per bulan. (padahal dgn Rp 600 ribu saja sudah dapat akses internet tak terbatas, sedang di warnet cuma Rp 4000 per jam! ) .

Kalau gaji tidak ditambah, saya khawatir anggota DPR tidak bisa kerja dan korupsi, kata Djoko Eddy. Menurut Djoko Eddy, gaji anggota DPR minimal Rp 50 juta. "Saya punya hitung-hitungannya."

Ketika angggota DPR dari PKS menolak kenaikan gaji,Djoko Eddy berkata, "Ah jangan munafiklah, semua orang butuh duit." Kemudian dia berkata lagi, "PKS tidak butuh duit karena sudah punya banyak uang."

Hal itu dibantah oleh anggota PKS (ini bukan promosi lho, tapi sekedar menceritakan tayangan kemarin:) yang menyatakan bahwa yang penting kita merasa cukup dan hidup sederhana. Sebab seberapa pun gajinya, manusia tidak akan pernah puas/cukup.

Kalau mau gaji naik, cobalah menunggu hingga naik bersama pendapatan rakyat, begitu kata anggota DPR dari PKS.

Memang kalau orang tidak qana'ah (merasa cukup) dan tidak hidup sederhana, maka berapa pun gajinya, bahkan Rp 10 milyar per bulan pun, tidak akan pernah cukup.
Nabi berkata, seandainya manusia diberi emas sebanyak 1 gunung, niscaya ditambah 1 gunung lagi pun tidak akan cukup, hingga dia masuk ke liang kubur yang sempit!

Dalam surat At Takatsuur, Allah mencela orang yang berlomba-lomba menumpuk harta.

Saya merasa geli menyaksikan anggota DPR yang bicara kenaikan gaji dirinya dengan bersemangat, sementara semangat serupa tidak ada untuk memperjuangkan UMR rakyat yang hanya Rp 700 ribu per bulan atau untuk mensejahterakan seluruh rakyat..

Dengan gaji Rp 25 juta, anggota DPR punya penghasilan 35 kali lipat lebih dari para buruh! Sungguh aneh jika mereka merasa masih kurang. Dengan gaji sebesar Rp 5 juta pun, orang sudah bisa jalan-jalan, beli koran, atau nonton TV. Aneh sekali jika ada yang gaji sudah Rp 25
juta, tapi masih merasa kurang. Itu tidak mensyukuri rejeki dari Allah!

Adakah mereka ketika ingin jadi anggota DPR ingin berbakti memperjuangkan kesejahteraan rakyat, atau hanya untuk memperkaya diri sendiri dan segelintir pendukungnya?

Adakah mereka tidak tahu bahwa memang sebesar Rp 25 juta itulah gaji mereka?

Jika gaji anggota DPR sebesar Rp 25 juta tidak cukup, sebaiknya anggota DPR tersebut mundur. Banyak kok yang bersedia menggantikannya (termasuk saya..:) Jika tidak
jadi anggota DPR, belum tentu dia bisa dapat gaji sebesar Rp 2 juta...:)

Jika kenaikan gaji anggota DPR disetujui, berarti akan keluar Rp 200 milyar lebih hanya untuk penambahan gaji anggota DPR.

Sementara anggaran untuk pembangunan RSS hanya Rp 200 milyar untuk 60 ribu rumah. Komisi V DPR menolak tambahan subsidi untuk perumahan rakyat sebesar Rp 200 milyar, tapi sebaliknya DPR ngotot ingin kenaikan gaji dengan biaya sebesar itu!

Ironis bukan menyaksikan kelakuan anggota DPR kita? Nabi berkata, jika sesuatu diserahkan ke bukan ahlinya, tunggu saja kehancurannya.

Nah, jika anggota DPR kita tidak amanah dan tidak ahli, ya hancurlah Indonesia.

Mereka tidak peduli rakyat Indonesia melarat atau kelaparan, karena yang mereka pikirkan hanya kenaikan gaji mereka saja.

Dilema Kerja di STIE Perbanas

Pada tahun 2004, terjadi pergantian pimpinan. Seiring dengan hal tersebut maka pada pertengahan 2004, dipilihlah orang-orang yang diangkat menjadi pejabat, terlepas dari orang tersebut memiliki kemampuan atau tidak, bisa bekerjasama atau tidak, yang penting orang tersebut adalah pilihan pimpinan dan bukan pilihan para karyawan.

Tahun 2004 pula, terjadi kenaikan gaji sesuai dengan hasil penilaian prestasi. Begitu pula dengan para pejabat yang ada. Sayangnya kenaikan gaji bagi para pejabat adalah berita yang sangat menyenangkan sedangkan bagi para staf hanya berita yang menyenangkan tanpa kata 'SANGAT'. Kenaikan gaji ini dimasukkan dalam pendapatan lain-lain. Mengapa demikian? Karena kenaikan gaji sesuai dengan gaji yang didapatkan pada saat itu dan tunjangan jabatan yang ada pada gaji setiap pejabat juga dijadikan sebagai patokan. Berarti orang yang pada saat kenaikan gaji tersebut memiliki jabatan maka pada saat orang tersebut tidak menjabat lagi pendapatan yang besar tersebut akan tetap menempel pada gajinya. Bisa kita bayangkan bahwa 'Si Pejabat' akan selalu memiliki gaji yang lebih besar daripada 'Para Staf'.

Di bulan April 2005, diadakan pertemuan khusus untuk para pimpinan dan pejabat. Keesokan harinya para staf barulah tahu bahwa apa yang dibicarakan di rapat tersebut yang diberi tema 'Pengarahan' adalah kenaikan tunjangan bagi para pimpinan dan pejabat. Dari kejadian tersebut bisa dilihat bahwa 'Si Pejabat' semakin dimakmurkan dan 'Para Staf' hanya bisa semakin terpuruk penghasilannya.

Orang yang menjadi pejabat ('Si Pejabat') tidak akan memikirkan orang yang ada dibawahnya('Para Staf'). Semakin tinggi jabatan seseorang di kantor maka 'Tanduk' - nya pun akan semakin kelihatan yaitu sifat rakus, egois, dan tamak. Dia tidak akan memikirkan kepentingan orang yang berada dibawahnya, yang dipikirkan adalah dia dan orang-orang yang sejajar dengan posisinya.

Orang yang banyak bicara untuk protes, diangkat menjadi pejabat sehingga orang tersebut menjadi diam dan tidak protes lagi. Bahkan orang yang baru pun karena memiliki tunjangan, gajinya menjadi lebih besar karena tunjangan tersebut melekat seumur hidupnya meskipun dia sudah tidak menjabat lagi.